Komitmen Pemerintah Turunkan Gini Ratio dengan Ekonomi Digital

Siaran Pers No. 207/HM/KOMINFO/08/2018

Tanggal 30 Agustus 2018

Tentang

Komitmen Pemerintah Turunkan Gini Ratio dengan Ekonomi Digital

Kominfo –¬† Tingkat kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat (gini ratio) merupakan persoalan yang dialami oleh mayoritas negara-negara di dunia. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menekan persentase gini ratio guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menyitir laporan Global Wealth Report 2016 yang diterbitkan lembaga riset Credit Suisse, ketimpangan sosial ekonomi yang masih terbuka lebar terus menjadi persoalan negara-negara di dunia.

Salah satu usaha yang disasar pemerintah Indonesia untuk memperkecil angka gini ratio dengan menggerakkan sektor ekonomi digital. Demikian diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

“Peningkatan ekonomi digital merupakan upaya pemerintah untuk menekan ketimpangan gini ratio di Indonesia. Dan Indonesia sudah mengajukan proposal ini ke Negara-Negara Anggota G20,” ujar Rudiantara dalam Peluncuran Laporan Survei Lembaga Konsultan Manajemen Mc Kinsey&Company bertema The Digital Archipelago: How Online Commerce is Driving Indonesia’s Economic Development.

Rudiantara menjelaskan, supaya mencapai keinginan tersebut, Kemenkominfo memperkuat pembangunan infrastruktur akses jaringan internet hingga ke daerah terpencil di Indonesia yang dikenal Palapa Ring.

Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36 ribu kilometer. Pembangunan Palapa Ring ditujukan agar mampu menjangkau 440 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Selain itu, kata Rudiantara, Kemenkominfo telah pula mengampanyekan Gerakan 1000 Start up Digital. Melalui gerakan itu diharapkan dapat muncul 1000 pelaku sektor start up di Tanah Air pada tahun 2020.

Upaya penting lainnya yang diterapkan Kemenkominfo adalah menyederhanakan regulasi perizinan sektor ekonomi digital dari sebelumnya berjumlah 40, kini hanya tersisa 9 aturan lagi.

Menurut Rudiantara, penyederhanaan aturan perizinan untuk pelaku usaha ekonomi digital dilakukan agar perusahaan start up dapat segera berkembang pesat tanpa terkendala lagi.

“Kami memiliki tiga cara mendorong ekonomi digital Indonesia. Pertama, melalui penyederhanaan regulasi. Kedua, workforce digitation. Kemudian yang ketiga, mendorong inklusi keuangan,” ucap Rudiantara.

Sedangkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menuturkan, pemanfaatan kemajuan digitalisasi secara maksimal membawa dampak baik bagi perekonomian Indonesia.

Moeldoko menjelaskan, pemerintah telah menetapkan peta arah perkembangan e-commerce yang mencakup delapan aspek yaitu pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, logistik, infrastruktur komunikasi, keamanan siber dan manajemen pelaksanaan.

“Berbagai program pro rakyat tersebut berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 9,8 persen pada tahun 2018,” ucap Moeldoko.

Moeldoko mengungkapkan, pemerintah telah memberikan layanan kepada masyarakat dan bekerja sama dengan swasta, konsultan, akademisi, untuk membangun ekosistem inovator ekonomi digital di Indonesia.

Potensi keuntungan ekonomi digital

Sementara itu, Direktur Mc Kinsey Indonesia Phillia Wibowo mengatakan, upaya yang dilakukan Kemenkominfo untuk mendongkrak ekonomi digital di Indonesia berdampak meningkatkan efisiensi serta menekan disparitas harga barang di luar Jawa sebesar 15 persen hingga 25 persen.

Phillia menyebutkan, dari kanal perdagangan online atau digital trading diperkirakan dapat menyumbang kontribusi ekspor sekitar USD 26 miliar pada tahun 2022.

“Sektor ekonomi digital dapat menyerap sedikitnya empat juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Mencakup pekerja platform e-commerce, jasa logistik serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,” ujar Phillia.

Berdasarkan data yang dirilis dari lembaga konsultan Manajemen Mc Kinsey, transaksi e-commerce di Indonesia telah mencapai angka USD 8 miliar sepanjang tahun 2017. Perkiraan nilai transaksi yang terjadi melalui platform e-commerce formal mencapai US$40 miliar. Adapun nilai transaksi socio commerce atau yang biasa dilakukan melalui Instagram, Facebook, dan sebagainya dapat mencapai US$15 miliar-US$25 miliar.

Sementara itu, tingkat penetrasi e-commerce pada lima tahun mendatang diperkirakan dapat mencapai 17%-30% terhadap keseluruhan transaksi ritel. Angka itu melejit signifikan dibanding saat ini yang masih sebesar 5%. “Dengan leapfrog yang terjadi pada online commerce, ada beberapa manfaat ekonomi yang dapat dirasakan Indonesia,” kata Philia.

Laporan terbaru McKinsey berjudul The Digital Archipelago: How Online Commerce is Driving Indonesia’s Economic Development memproyeksi nilai pasar e-commerce di Indonesia mampu menyentuh US$55 miliar-US$65 miliar pada 2022.

Proyeksi tersebut setara dengan pertumbuhan delapan kali lipat transaksi e-commerce di dalam negeri yang mencapai US$8 miliar sepanjang 2017. Asumsi pertumbuhan itu didorong oleh beberapa faktor, yaitu terus tumbuhnya tingkat penetrasi pengguna smartphone, asumsi berlanjutnya penguatan fundamental daya beli masyarakat Indonesia, dan adopsi teknologi masyarakat yang relatif cepat.

Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem e-commerce di Indonesia yaitu kurangnya akses logistik serta infrastruktur pembayaran non tunai.

 

Sumber : www.kominfo.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*